Pedoman MPLS Tahun Ajaran 2024/2025

MPLS akronim dari masa pengenalan lingkungan sekolah, diperlukan dalam rangka penerimaan siswa baru di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan tujuan siswa baru akan diperkenalkan dengan budaya dan nilai-nilai sekolah, termasuk norma-norma perilaku yang diharapkan dari para siswa. Pemahaman tentang nilai-nilai ini membantu siswa untuk lebih mudah berintegrasi dengan lingkungan sekolah dan menerapkan perilaku yang sesuai dengan budaya sekolah.

Berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tertanggan 19 Juni 2024 menyatakan bahwa dalam waktu dekat, satuan pendidikan akan melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan  Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2024/2025 yang merupakan kegiatan pertama bagi peserta didik baru di sekolah untuk pengenalan program, tata kelola, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman  konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru bahwa dalam MPLS perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, ramah anak dan nyaman bagi peserta didik.

Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka pengimplementasian pencegahan kekerasan yang  diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan  Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) dan salah satu fokus dalam Program Gerakan  Sekolah Sehat (GSS) yaitu Sehat Jiwa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah  menyediakan panduan sosialisasi PPKSP pada saat pelaksanaan MPLS, untuk mewujudkan lingkungan  belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua, melalui materi yang sederhana dan efektif  sehingga dapat digunakan di setiap jenjang pada tautan berikut: http://bit.ly/panduanmpls-ppksp.

Linimasa Aktivitas

Aktivitas kreatif ini dapat dilakukan  secara berurutan dalam waktu 135 menit (3 JP)

Aktivitas	Durasi
Mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking	10 menit
Mengajak peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua	25 menit
Mengajak siswa untuk menonton bareng film pendek pencegahan kekerasan	20 menit
Memainkan permainan mitos dan fakta	5 menit
Mengembangkan komitmen dan harapan melalui kotak harapan	15 menit
Memasang poster bentuk-bentuk kekerasan di sekolah	15 menit
Melakukan deklarasi anti kekerasan	30 menit
Sebarkan aksimu melalui kampanye media sosial	15 menit

Catatan:

Setiap aktivitas bisa dilakukan sewaktu-waktu menyesuaikan program MPLS yang sudah disiapkan satun pendidikan. Setiap aktivitas dapat bapak dan ibu guru manfaatkan untuk proses belajar mengajar di kelas.

Read More

Model Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka

Model pembelajaran dalam kurikulum merdeka adalah rencana atau pola terstruktur yang digunakan guru untuk mengelola proses belajar mengajar di kelas. Mereka ibarat peta jalan yang memandu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Kurikulum dengan berbagai format pembelajaran intrakurikuler, di mana kontennya dioptimalkan untuk memberi siswa cukup waktu untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat keterampilan. Guru dapat secara fleksibel memilih dari berbagai alat pengajaran sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minatbelajar siswa. Proyek untuk memperkuat pencapaian rekor siswa Pancasila telah dikembangkan berdasarkan tema-tema tertentu yang diidentifikasi oleh pemerintah. Proyek tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu sehingga tidak terkait dengan isi mata pelajaran.

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.

Model pembelajaran adalah rencana atau pola terstruktur yang digunakan guru untuk mengelola proses belajar mengajar di kelas. Mereka ibarat peta jalan yang memandu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Model pembelajaran ini tidak kaku dan bisa disesuaikan dengan berbagai faktor, seperti:

• Topik pembelajaran: Model yang cocok untuk matematika mungkin berbeda dengan yang cocok untuk sejarah.
• Tingkat kemampuan siswa: Model yang mudah dipahami untuk siswa yang masih pemula mungkin perlu dimodifikasi untuk siswa yang lebih maju.
• Sumber daya yang tersedia: Beberapa model pembelajaran membutuhkan lebih banyak persiapan atau bahan dibandingkan yang lainnya.

Beberapa model pembelajaran yang sejalan dengan Kurikulum Merdeka masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing antara lain:

• Project Based Learning (PjBL): Model ini mendorong siswa untuk belajar secara aktif melalui proyek yang bermakna dan relevan. PjBL dapat membantu siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan penting, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
• Problem Based Learning (PBL): Model ini membantu siswa belajar dengan memecahkan masalah yang nyata. PBL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kemampuan memecahkan masalah.
• Inquiry Based Learning (IBL): Model ini mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dengan mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. IBL dapat membantu siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah.
• Discovery Learning: Model ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Discovery Learning dapat membantu siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah.
• Cooperative Learning: Model ini membantu siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Cooperative Learning dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan kolaborasi.

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan meningkatkan motivasi belajar mereka.

Kurikulum Merdeka, yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022, memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dalam memilih model pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan berpusat pada murid yang menjadi salah satu prinsip utama Kurikulum Merdeka.

Model pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Model pembelajaran yang tepat dapat membantu guru untuk:

• Mencapai tujuan pembelajaran yang tercantum dalam Kurikulum Merdeka.
• Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar.
• Mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
• Menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa.

Guru bebas memilihnya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada model pembelajaran yang sempurna untuk semua situasi. Guru perlu menilai berbagai faktor seperti topik pembelajaran, tingkat kemampuan siswa, dan sumber daya yang tersedia sebelum memilih model pembelajaran yang tepat.

Kesimpulannya

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memilih model pembelajaran yang dapat membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk abad ke-21.

Read More

Mekanisme Penilaian dan Penetapan Penerima KPLB

 

Mekanisme penilaian dan penetapan penerima KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa) diatur dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kriteria Penilaian dan Mekanisme Pengajuan Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa. Mekanisme penilaian dan penetapan penerima KPLB harus dilakukan dengan objektif dan transparan. Berikut adalah ringkasan mekanismenya:

Mekanisme Penilaian KPLB

Verifikasi dan Validasi

Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas administrasi dilakukan sebagai berikut:

1. Kelengkapan administrasi berkas usul KPLB dari instansi diajukan melalui SIASN atau SIAPP.
2. Apabila terdapat Berkas Tidak Sesuai (BTS), berkas usul KPLB akan dikembalikan dan muncul notifikasi yang masuk ke inbox instansi sehingga instansi dapat melakukan perbaikan berkas usul KPLB melalui SIASN atau SIAPP.
3. Apabila berkas usul KPLB Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka berkas usul KPLB akan dikembalikan dan muncul notifikasi yang masuk ke inbox instansi melalui SIASN atau SIAPP.

Verifikasi dan Validasi Substansi.

1. Tim Verifikasi dan Validasi Substansi melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap narasi dan evidence dalam berkas usul KPLB.
2. Tim Verifikasi dan Validasi Substansi melakukan penilaian terhadap berkas usul KPLB dengan mengacu pada kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini, berdasarkan data dukung/evidence yang diajukan untuk mendapatkan KPLB.
3. Tim Verifikasi dan Validasi Substansi menyusun dan menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Tim KPLB sebagai bahan sidang KPLB.
4. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (3) berupa “direkomendasikan” atau “tidak direkomendasikan”.
5. Seluruh berkas usul KPLB yang telah memperoleh hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (4) dibuatkan Berita Acara untuk selanjutnya diikutkan dalam pelaksanaan Sidang KPLB
6. Tim Sekretariat KPLB menyiapkan Berita Acara dan bahan usul KPLB untuk pelaksanaan sidang KPLB.

Sidang KPLB

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKN yang selanjutnya disebut Tim KPLB menetapkan daftar nama PNS yang dapat dipertimbangkan untuk mempresentasikan prestasi kerja luar biasa baiknya.
2. Tim Sekretariat KPLB menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang presentasi KPLB kepada peserta sidang presentasi KPLB melalui instansi.
3. Tim KPLB melaksanakan penilaian kelayakan usulan prestasi dikategorikan sebagai Prestasi Kerja luar biasa baiknya berdasarkan rekomendasi KPLB.
4. Tim KPLB melakukan penilaian dengan mereviu terhadap seluruh berkas usul KPLB yang telah dinilai oleh Tim Verifikasi dan Validasi Substansi sebelumnya.
5. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan dengan mengacu pada kriteria penilaian, bobot penilaian, dan nilai minimal sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini.
6. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim KPLB berupa “diterima” atau “ditolak”
7. Peserta dengan hasil penilaian “diterima” sebagaimana
8. dimaksud pada angka (6) dibuatkan Berita Acara Penilaian dan selanjutnya diundang untuk mengikuti Sidang Presentasi KPLB.
9. Peserta dengan hasil penilaian “ditolak” sebagaimana dimaksud pada angka (6) dibuatkan Berita Acara Penilaian untuk selanjutnya dikembalikan kepada instansi pengusul.

Sidang Presentasi KPLB

1. Peserta Sidang Presentasi KPLB memaparkan dan melaksanakan sesi tanya jawab dengan Tim KPLB terkait dengan prestasi kerja luar biasa yang telah dicapai.
2. Tim KPLB melakukan penilaian terhadap prestasi yang dicapai oleh peserta melalui pendalaman dan konfirmasi dengan calon penerima KPLB dengan mengacu kepada kriteria penilaian, bobot penilaian, dan nilai minimal sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini.
3. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibuatkan Berita Acara Penilaian.

Penetapan Keputusan KPLB

1. 1. Penetapan Keputusan KPLB dilaksanakan melalui rapat yang bersifat tertutup.
   2. Tim KPLB menetapkan Persetujuan Teknis/Pertimbangan Teknis dan Surat Keputusan KPLB bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya berdasarkan hasil akhir rapat penetapan KPLB.
   3. Hasil dari rapat penetapan keputusan KPLB ditindaklanjuti oleh Tim Sekretariat KPLB, dengan menerbitkan:
      • Persetujuan Teknis bagi pengajuan KPLB oleh PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
      • Pertimbangan Teknis dan Surat Keputusan bagi pengajuan KPLB oleh PNS dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas; atau
      • Pertimbangan Teknis bagi pengajuan KPLB oleh PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.
   4. Penetapan Persetujuan Teknis/Pertimbangan Teknis dan/atau Surat Keputusan KPLB dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat adalah serangkaian langkah dan proses yang harus dilalui oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Prosedur ini biasanya diatur oleh peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan instansi tempat PNS bekerja.

Read More

Prosedur Pengajuan Usulan dan Kelengkapan Administrasi calon penerima KPLB

Prosedur Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat adalah serangkaian langkah dan proses yang harus dilalui oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Prosedur pengajuan ini biasanya diatur oleh peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan instansi tempat PNS bekerja.

Sebelum pengusulan

Sebelum mengusulkan PNS yang akan diajukan sebagai, instansi wajib melakukan hal berikut:

1. 1. Membuat pengumuman terkait dengan jadwal usulan KPLB di lingkungan Instansinya.
   2. Membentuk Tim Penilai KPLB Instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
   3. Tim Penilai KPLB Instansi terdiri atas pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kepegawaian, Inspektur atau pejabat lain yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.
   4. Tim Penilai KPLB Instansi bertugas:
      • Melakukan verifikasi usulan dan evidence yangdisampaikan serta memastikan pegawai yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) mendapatkan Penilaian Kinerja setahun terakhir bernilai sangat baik dengan masing-masing unsur penilaian sangat baik, b) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, 3) tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana.
      • Verifikasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait/aparat penegak hukum.
      • Menyusun narasi uraian prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, bagi pegawai yang akan diusulkan KPLB.
      • Menyampaikan hasil penilaian kepada PPK untuk selanjutnya diusulkan ke BKN.

Mekanisme pengusulan

Instansi mengajukan usulan calon penerima KPLB kepada:

1. 1. 1. Kepala BKN melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Keterampilan; atau
      2. Presiden melalui Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintah (SIAPP) Kementerian Sekretariat Negara bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Waktu Pengusulan

Pengusulan calon penerima KPLB mengikuti periode pengusulan kenaikan pangkat.

Kelengkapan Administrasi

1. 1. Berkas usulan KPLB yang dikirimkan oleh Instansi kepada Kepala BKN terdiri atas:
      • Surat Keputusan Penetapan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya yang ditandatangani oleh PPK;
      • Surat Pengantar kepada Presiden yang ditandatangani oleh PPK atau Pejabat yang Berwenang, bagi PNS yang menduduki, JPT Utama, JPT Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;
      • Narasi uraian prestasi kerja luar biasa baiknya dengan mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh BKN, termasuk hasil penilaian dari Tim Penilai KPLB Instansi;
      • Bukti pendukung prestasi kerja luar biasa baiknya (dapat berupa piagam penghargaan, dokumentasi, artikel/berita, dan/atau bukti pendukung lainnya);
      • Salinan sah SK pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
      • Salinan sah SK jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
      • Berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan terakhir;
      • Salinan sah penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai sangat baik dengan masing-masing unsur penilaian sangat baik atau melebihi ekspektasi;
      • Daftar Riwayat Hidup;
      • Pas foto terbaru;
      • danSurat Pernyataan dari Instansi bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tidak sedang dalam Pemerintah (SIAPP) Kementerian Sekretariat Negara bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.
   2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ∎ dan ∎∎ dapat dilakukan secara elektronik

Read More

Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Bagi PNS

Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. Prestasi kerja ini harus diakui di lingkungan kerjanya dan menjadikan PNS terkait sebagai teladan bagi pegawai lainnya.

Keuntungan KPLB ini PNS yang menerima KPLB akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, kenaikan pangkat ini tidak terikat dengan jenjang jabatan, PNS yang menerima KPLB akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS., pada tanggal 13 Maret 2023 menerbitkan surat edaran Nomor 3  Tahun 2023 tentang Kriteria Penilaian dan Mekanisme Pengajuan Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi PNS.

Surat edaran ini mempunyai maksud dan tujuan yaitu sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pemberian KPLB, memahami kriteria dan mekanisme pengajuan KPLB, serta menjadi panduan bagi Tim Penilai Badan Kepegawaian Negara dalam menilai PNS yang berhak memperoleh KPLB.

Ruang lingkup isi surat edaran ini meliputi, 1) Kriteria Penilaian, 2) Bobot Penilaian dan Nilai Minimal, 3)  Prosedur Pengajuan Usulan dan Kelengkapan Administrasi, dan 4) Mekanisme Penilaian, dan Penetapan Penerima KPLB.

Kriteria Penilaian

Penilaian berkas usulan KPLB meliputi beberapa unsur:

1. Originalitas/Kebaruan Inovasi/Gagasan/Perilaku
   Hasil karya/cipta dapat berupa sebuah inovasi dari gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, desain pelaksanaan yang unik, perilaku atau sikap yang memiliki dampak luas dan dapat diadopsi oleh instansi.
2. Kemanfaatan
   Hasil karya/cipta memberi manfaat untuk unit, instansi, stakeholder dan/atau masyarakat secara luas. Hasil karya mampu mengubah sistem kerja, perilaku pegawai dan/atau stakeholder dalam menghasilkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi
   Hasil karya/cipta dapat mengoptimalkan sumberdaya (sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana) yang ada untuk menghasilkan manfaat/nilai tambah dalam layanan publik dan dapat menghemat penggunaan anggaran.
4. Pengakuan/Penghargaan
   Hasil karya/cipta diakui kemanfaatannya dan mendapat penghargaan di lingkup instansi, masyarakat dan/atau internasional serta telah dimanfaatkan minimal 1 (satu) tahun oleh pengguna.
5. Daya Ungkit dan Dampak
   Hasil karya/cipta mampu membangun kesadaran dan pola pikir serta memberikan dampak yang signifikan pada pegawai, instansi dan/atau masyarakat yang menjadi target perubahan.

Bobot Penilaian dan Nilai Minimal

1. Bobot dari masing-masing kriteria penilaian ditetapkan sebagai
   berikut: 

   No	Kriteria	Bobot	Nilai Maksimal
   1	Originalitas/kebaruan inovasi/Gagasan/Perilaku	2	20
   2	Kemanfaatan	2	20
   3	Prinsip Efektivitas dan Efisiensi	2	20
   4	Pengakuan/Penghargaan	1	10
   5	Daya Ungkit dan Dampak	3	30
   	Jumlah	10	100

2. Masing-masing kriteria memiliki rentang nilai 1-10.
3. Berdasarkan hasil pembobotan, nilai minimal adalah 90

Prosedur Pengajuan Usulan dan Kelengkapan Administrasi

Prosedur Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat adalah serangkaian langkah dan proses yang harus dilalui oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Prosedur ini biasanya diatur oleh peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan instansi tempat PNS bekerja. Selengkapnya baca di sini

Mekanisme Penilaian dan Penetapan Penerima KPLB

Mekanisme penilaian dan penetapan penerima KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa) diatur dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kriteria Penilaian dan Mekanisme Pengajuan Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa. Mekanisme penilaian dan penetapan penerima KPLB harus dilakukan dengan objektif dan transparan. Berikut adalah ringkasan mekanismenya ada di sini.

 

Read More